English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified twitterfacebookgoogle plusrss feedemail

Korupsi Bukan Budaya


Redaksi:(021)27101381 - Hotline:08787.882.1248 - 081.385.386.583

Friday, October 30, 2015

UU Terorisme Hanya Diciptakan untuk Muslim

PUSHAMI: Kasus Bom Alam Sutera adalah
Bukti UU Terorisme Hanya Diciptakan untuk Muslim

JAKARTA (Panjimas.com) – Direktur Eksekutif Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI), Muhammad Hariadi Nasution SH MH, kecewa dengan sikap standar ganda yang dilakukan aparat kepolisian terkait kasus bom Alam Sutera.

Ia menilai, sikap Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti yang tak memasukkan Leopard, pelaku bom Alam Sutera yang beragama Kristen Katolik, dalam kategori terorisme adalah bukti adanya standar ganda dan sikap diskriminatif.

“Ini nyata dan jelas, Undang Undang Terorisme itu adalah Undang Undang yang sangat diskriminatif. Itu Undang Undang hanya diciptakan untuk umat Islam,” kata Muhammad Hariadi Nasution saat dihubungiPanjimas.com, Jum’at (30/10/2015).

Padahal, dalam Undang Undang Terorisme, perbuatan Leopard yang melakukan pemboman di Mal Alam Sutera sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. (Baca: Leo, Pelaku Bom Alam Sutera Beragama Katolik, Kapolri: Bukan Terorisme!)

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:
Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

“Kalau kita lihat perbuatan dia, unsur perbuatan terorisme itu sudah cukup dan jelas,”ujarnya.

Sementara sikap Kapolri yang menyatakan tidak adanya jaringan, sehingga tak bisa dijerat menggunakan Undang Undang Terorisme, sangat tidak tepat.

“Alasan polisi tidak tersangkut sel atau jaringan terorisme, sementara di dalam Undang Undang itu tidak dibilang bahwa harus ada terkait dengan jaringan terorisme. Jadi tidak ada itu! tindakan terorisme ya terorisme,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Ombat ini juga menegaskan bahwa ada atau tidaknya jaringan sama sekali tidak berpengaruh. Sebab yang dihukum adalah tindak pidananya, bukan jaringannya.

“Tapi kalau nanti orang Islam misalnya dengan kejadian yang sama, tidak ada jaringan, nanti dia bilang itu jaringan baru, begitu dia gampang. Itu yang kita sayangkan,” tandasnya. [AW]

Sumber : Panjimas.com 
JUM`AT, 16 MUHARRAM 1437H / OCTOBER 30, 2015

Thursday, October 29, 2015

MA Putuskan Syiah Menyimpang

Keputusan MA Tentang Syi'ah

SNH Advocacy Centre: Mahkamah Agung Telah Putuskan Syiah Menyimpang
Kamis 15 Muharram 1437 / 29 October 2015 16:56

DIREKTUR Eksekutif SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid menilai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sylviani mengingatkan kepada para pejabat agar tidak lupa ingatan dan keluar dari konteks hukum di mana Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa ajaran syiah menyimpang dari agama Islam sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No.1787 K/Pid/2012 dengan terpidana Tajul Muluk yang merupakan salah seorang petinggi Syiah.

“Kasus Tajul Muluk jelas terbukti ajaran Syiah menyimpang dari Islam dan merupakan penodaan terhadap Agama Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf a KUHP. Kasusnya tersebut sudah inkracht van gewijsde, artinya sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Sylvi kepada Islampos, Kamis (29/10).

Sylvi mensinyalir adanya desakan dari kelompok internasional yang mendorong oknum Wantipres dan Komnas HAM serta organisasi-organisasi yang mengecam terbitnya Surat Edaran Walikota Bogor.

“Mengapa sigap sekali respon atas Surat Edaran Walikota Bogor tentang pelarangan asyura oleh kalangan istana dan Komnas HAM, jelas masyarakat sudah tahu itu, Syiah inikan skupnya bukan lokal, akan tetapi internasional. Syiah ini gerakan internasional,” sambung Sylvi.

Sylvi mengingatkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka segala tindakan harus sesuai dengan hukum.

“Kita harus hormati Putusan Mahkamah Agung sebagai panglima tertinggi. Ketika Mahkamah Agung telah menetapkan dalam putusannya Syiah ini merupakan penyimpangan dan penodaan terhadap agama Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia, maka pemerintah harus patuh atas putusan itu,” tutup Sylvi. [rn/Islampos]

Saturday, May 23, 2015

Ribuan Pengungsi Rohingya Mau Jadi WNI


RANCAH POST – Ribuan pengungsi Rohingya yang kini berada di Kuala Langsa, Aceh, menolak untuk kembali ke Myanmar. Sejak melarikan diri 4 bulan yang lalu, mereka terombang-ambing di laut tanpa tujuan yang jelas. Mereka hanya memikirkan agar jauh dari Negara yang tidak mengklaim mereka.

Hal tersebut diungkapan Muhammad Dul Hassan salah seorang pengungsi Rohingya yang punya keahlian berbahasa Inggris, ia mengungkapkan para pengungsi Rohingya di Kuala Langsa, enggan untuk kembali ke Negaranya. Karena jika kembali, mereka akan mengalami perlakuan yang memaksa mereka harus melarikan diri.

Hassan juga menambahkan apabila semua pengungsi Rohingya senang bisa diterima oleh warga Aceh. Hal itu juga didukung oleh pernyataan Presiden Jokowi yang bersedia menampung pengungsi dengan alasan kemanusiaan. Presiden katakan, “Jadi kita akan tampung,” Minggu (24/05/2015).

Meski menerima pengungsi Rohingya, Presiden menegaskan agar organisasi dunia seperti UNHCR dan negara-negara lain ikut membantu mengurus kaum Rohingya. Presiden menjelaskan bahwa Indonesia bisa menampungnya selama 1 tahun. Namun, Presiden juga masih menunggu kepastian terkait biaya penampungan kaum Rohingya dari PBB.

Berdasarkan data terakhir, jumlah pengungsi Rohingya dan Bangladesh berjumlah 1.759 jiwa, terletak di 4 titik.

Dengan rincian, 564 jiwa di Kota Lhokseumawe, 672 jiwa ditampung di Kota Langsa, 476 jiwa Kabupaten Aceh Timur dan 47 jiwa di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sumber: RancahPost.com

Google+ Followers

KlinikHerbalis.-

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kelana Kuliner

BUKAN KELANA KULINER ---- jelas bukan kuliner biasa ----

Kelana Kuliner

Hotline (021)9346.1965 - 081385.386.583 - (021)2797.4241